Orang bertepuk meriah saat Konvensi Perubahan Iklim disepakati kepala pemerintahan 154 negara dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Juni 1992. Setelah setiap negara selesai meratifikasikannya, mulailah konvensi diberlakukan sejak 1994.

Selain itu, juga disepakati mekanisme kerja, mencakup: pertama, Conference of the Parties to the Convention (COP) sebagai badan pengambil keputusan konvensi. COP dipimpin presiden beserta biro dan dipilih bergilir di antara menteri lingkungan negara anggota.

Kedua, Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) yang berfungsi menilai informasi ilmiah-sains serta teknologi dari berbagai lembaga internasional untuk dipadukan dengan kebutuhan perumusan kebijakan pemerintahan negara anggota COP.

Ketiga, Subsidiary Body of Implementation (SBI) yang merumuskan rekomendasi tentang implementasi konvensi untuk COP.

Keempat, Climate Change Secretariat sebagai badan PBB mengoordinasikan sekretariat konvensi.

Sejak Sidang Umum PBB (1988) mengangkat perubahan iklim sebagai masalah global, World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environment Programme (UNEP) ditugaskan membentuk Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), terdiri dari ilmuwan terkemuka dunia, untuk menilai besaran, skala, dan masa waktu perubahan iklim, mengukur implikasi dampaknya, serta menyarankan strategi penanggulangannya.

Emisi gas

Berdasarkan laporan ilmiah IPCC, pertemuan COP-3 (1997) menyepakati Protokol Kyoto yang memuat langkah-langkah mengendalikan emisi CO>subresres< dan gas rumah kaca dengan menetapkan bagi setiap negara industri sasaran individual yang mengikat secara hukum.

Dalam pertemuan COP berikutnya, selama delapan tahun dirundingkan rencana operasi pengendalian emisi gas rumah kaca yang mencakup sistem perdagangan emisi karbon, cara kerja Clean Development Mechanism (CDM), aturan akuntan, berkurangnya emisi karbon dan struktur rezim compliance, serta program bantuan bagi negara berkembang. Sejak Februari 2005 Protokol Kyoto berlaku.

Dalam protokol, sasaran pengendalian emisi gas rumah kaca hanya berlaku bagi negara maju yang dianggap menjadi sumber pencemaran dengan proses industrialisasi. Pada masa prarevolusi industri (sebelum 1750) emisi karbon di udara menghasilkan konsentrasi karbon dioksida (CO2) sebesar 280 ppm. Pada masa pascaindustri konsentrasi emisi CO2 naik mencapai 375 ppm (2003). Sumber emisi karbon adalah pembakaran minyak bumi dan batu bara untuk energi, transportasi, dan industri yang berteknologi kotor. Konsentrasi gas karbon yang kian tebal membungkus Bumi bagai selimut menahan panas bumi sehingga menaikkan suhu panas bumi dengan 0,4 derajat Celsius di atas suhu Bumi masa praindustri.

Naiknya suhu bumi berdampak pada penggelembungan molekul air laut dan pencairan glaciers serta bongkah gunung es yang menaikkan permukaan laut rata-rata 15 cm selama abad ke-20 ini. Jika pola pembangunan ini berlanjut, menjelang tahun 2100 permukaan laut bisa naik rata-rata 90 cm. Kenaikan muka laut selama ini sudah menenggelamkan pulau, seperti pulau-pulau Kiribati, Tuvalu, Vanuatu, dan Kepulauan Marshall, di lautan Pasifik. Jika berlanjut, dapat juga menenggelamkan Kepulauan Maladewa dan beberapa pulau Indonesia di lautan India.

Naiknya permukaan laut juga meningkatkan frekuensi badai, topan, dan banjir sehingga memukul penduduk pesisir. Dampak pada pertanian, pengembangan kota di pesisir, perikanan, kesehatan, dan keragaman hayati alami amat besar.

Peran negara industri

Semula, menurut Protokol Kyoto, dalam tahun 2008-2012, negara industri harus menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca 5,2 persen di bawah tingkat tahun 1990. Untuk ini dikembangkan CDM serta dana bantuan negara maju kepada negara berkembang melalui Global Environment Facility (GEF). Hingga tahun 2004 GEF mengeluarkan 1,8 miliar dollar AS, di antaranya China menerima 438 juta dollar AS dan Indonesia 30 juta dollar AS. Menurut Oxfam, dana yang dibutuhkan bagi negara berkembang sekitar 50 miliar dollar AS setahun.

Dari semua negara industri, AS dan Australia yang tidak ikut Protokol Kyoto karena tidak mau terikat secara hukum pada sasaran pembatasan emisi CO2 sehingga kira-kira 40 persen emisi negara industri tidak masuk Protokol Kyoto.

Protokol Kyoto akan berakhir 2012 dan memerlukan kelanjutan berupa protocol pasca-2012, yang mulai dibuka pembahasannya di Bali (2007) untuk dirampungkan di Denmark (2009). Uni Eropa sudah merencanakan perluasan protokol pasca-2012 dengan sasaran agar suhu muka Bumi pada tahun 2050 tidak melebihi 2derajat Celsius di atas tingkat praindustri. Untuk ini, negara maju harus menurunkan gas rumah kaca pada 2020 dengan minus 30derajat dari 1990 dan pada 2050 menjadi minus 60derajat hingga minus 80derajat dari 1990.

Konferensi Bali

Dari COP-13 Konferensi Bali Desember 2007 diharapkan lahir kesepakatan tentang “peta alur jalan” (roadmap) menuju Denmark (2009) sebagai tahun sasaran merampungkan protokol baru post-2012 dengan pola pembangunan abad ke-21 yang berkadar rendah karbon sekaligus mengurangi kemiskinan, menghapus ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial menuju dunia global yang lebih adil antara negara maju dan negara berkembang.

Untuk mencapai sasaran ini, Indonesia bisa berperan jika bisa menampilkan diri sebagai tuan rumah yang tahu menunjukkan tracee pembangunan rendah karbon dengan bukti dan aksi penerapannya di dalam negeri guna menyelamatkan rakyat dan bangsa kita dari ancaman malapetaka perubahan iklim.

Dengan kemampuan menyusun dan mewujudkan “peta jalan” pembangunan rendah karbon di dalam negeri, kita memiliki modal moral membawa peserta Konferensi COP-13 Bali ke “peta jalan” pembangunan pasca-2012 menyelamatkan dunia dari petaka kerusakan Bumi.

Emil Salim Dosen Pascasarjana UI / Kompas

“Jumlah titik panas yang bombastis tersebut sangat mengejutkan apabila dibanding dengan provinsi lain di Kalimantan yang belum puluhan titik,” kata Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalbar, Tri Budiarto, kepada ANTARA News, saat melakukan pengecekan langsung lokasi kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Pontianak, Sabtu.

Ia mengatakan, komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menekan kebakaran lahan dan hutan tahun ini nampaknya tidak terbukti, karena dalam sepekan saja sudah berjumlah hampir satu ribu titik panas.

Kebakaran tahun ini, ada beberapa diantaranya yang sudah masuk dalam kawasan hutan lindung. Dari pantauan Satelit NOAA, 6 – 10 Agustus, sedikitnya titik panas sudah masuk dikawasan hutan lindung sekitar 78 titik, Cagar Alam 14 titik, dan Taman Nasional 6 titik atau total 98 titik panas.

“Perkiraan kita kalau sudah terpantau titik panas disekitar lokasi HL maupun TN, maka paling tidak kebakaran tersebut sudah masuk dalam kawasan hutan tersebut,” ujarnya.

Tri Budiarto menambahkan, dengan luas lahan gambut sekitar 1,7 juta hektar, Kalbar sangat rentan sekali terjadinya kebakaran lahan dan hutan, kalau tidak dilakukan pencegahan secara dini tidak mustahil setiap tahunnya bencana tersebut akan selalu melanda.

Sementara itu, Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar, Maraden Purba, mengatakan, lemahnya kesadaran masyarakat akan bahaya membakar lahan dimusim kemarau telah membuat pihaknya kewalahan dalam menekan seminimal mungkin kebakaran lahan pertanian.

“Kita sudah siagakan sekitar 240 orang yang tergabung dalam Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan, Manggala Agni BKSDA, Kalbar untuk antisipasi meluasnya kebakaran lahan agar tidak masuk dalam kawasan hutan lindung maupun taman nasional,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga telah menyebarkan selebaran di titik-titik rawan pembakaran lahan, berupa larangan mebakar lahan dan hutan beserta sanksi pidana menurut Undang-undang 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 41 (1) yaitu barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp50 juta.

“Kita berharap masyarakat bisa meninggalkan kebiasaan membersihkan lahan pertanian dengan cara dibakar,” ujarnya.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri (Kapuspen Depdagri) Saut Situmorang di Kantor Depdagri, Jumat, mengatakan pemerintah Provinsi Riau dan DPRD-nya telah menyetujui Raperda itu, namun sebelum ditetapkan menjadi Perda, Gubernur Riau mengajukan Raperda itu kepada Mendagri untuk dievaluasi.

“Rapat konsultasi Raperda dengan Pemda, DPRD Riau, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pihak Depdagri telah menghasilkan sejumlah kesepakatan,” katanya.

Saut menyebutkan, kesepakatan itu antara lain pada prinsipnya Raperda tidak boleh melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Pansus DPRD Provinsi Riau mengharapkan untuk melindungi kepentingan rakyat kecil bagi masyarakat tempatan yang mengelola lahan pertanian, perladangan, dan perkebunan secara tradisional oleh kepentingan sendiri dan dalam rangka pengentasan kemiskinan, meminta agar solusinya diakomodir dalam Perda.

“Yang dimungkinkan untuk dikecualikan adalah pengelolaan lahan pertanian, perladangan, dan perkebunan secara tradisional terhadap lahan yang dimiliki dan dilindungi dengan hak ulayat dan untuk kepentingan sendiri,” katanya.

Namun, pengecualian tersebut, diberikan dengan syarat-syarat, harus diatur dengan peraturan desa, peraturan desa berpedoman kepada peraturan kabupaten/kota yang mengatur hak ulayat.

Kemudian, sepanjang perda kabupaten/kota belum mengatur hak ulayat, maka peraturan desa tidak bisa ditetapkan.

Hal itu dimaksudkan agar masyarakat, DPRD, serta pemerintah provinsi dapat mengawasi penerbitan perda yang mengatur hal tersebut.

Mengenai hak ulayat, tambah Saut, sesuai dengan peraturan dan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tertanggal 24 Juni 1999 tentang Pedoman Penyelesaian hak ulayat masyarakat adat mengatur bahwa eksistensi hak ulayat dapat dilakukan dengan sejumlah persyaratan.

Persyaratan tersebut di antaranya, ninik mamak (kepala suku) masih eksis di tengah masyarakat hukum adat dan unsur-unsur perangkat adat masih ada di masyarakat hukum adat.

Pada Raperda tercantum, ayat (1) setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan, ayat (2) untuk hal-hal tertentu yang bersifat khusus, pembakaran hutan atau lahan dapat dilakukan dengan terlebih dulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai perubahan permendagri.

Ayat (3), bagi masyarakat tempatan yang mengolah lahan secara tradisional sampai dengan dua hektar per kepala keluarga yang dilindungi hak ulayat untuk kepentingan sendiri dikecualikan dari ketentuan pda ayat (1) dalam hal kegiatannya bertujuan untuk pertanian, perladangan, dan perkebunan.

Ayat (4), ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam peraturan desa yang berpedoman dnegan peraturan daerah kabupaten/kota.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

Jika pada Kamis (30/8) lalu kebakaran hutan masih terjadi di wilayah perbatasan Nganjuk dengan Bojonegoro, maka pada Senin (3/9) siang kebakaran terjadi di wilayah perbatasan Nganjuk dengan Madiun.

“Sampai sekarang kami masih terus berupaya memadamkan api agar tidak terus merembet ke petak hutan lainnya,” kata Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Nganjuk, Oscar Maukar.

Ia menyebutkan, sedikitnya masih ada empat titik api yang terus berkobar di wilayah perbatasan Nganjuk-Bojonegoro, yang berada di bawah RPH Tamanan.

Sedang di perbatasan Nganjuk-Madiun, api membakar tanaman jati di Desa Ngadiboyo dan Desa Tempuran, Kecamatan Rejoso. Pada Minggu (2/9) sore, api sempat merembet ke wilayah KPH Madiun, tepatnya di Desa Kedungrejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

Ratusan petugas Perum Perhutani dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar kawasan hutan yang berada di utara dan barat kota Nganjuk itu. Pemadaman dilakukan dengan membuat parit, agar tidak meluas.

Menurut Oscar, kebakaran hutan di dua tempat berbeda itu telah merusakkan sedikitnya 2.364 batang pohon kayu jati yang rata-rata masih muda.

“Dari 2.364 batang pohon yang terbakar, kami memperkirakan nilai kerugiannya mencapai Rp250 juta,” kata Oscar mengungkapkan.

Mengenai penyebab kebakaran, dia menduga, akibat ulah para pelaku pembalakan liar yang sengaja merusak tanaman hutan jati di daerah Nganjuk.

Sebelumnya, KPH Nganjuk telah berhasil membongkar kasus pencurian jati dengan mengamankan 126,1 meter kubik, berikut mengajukan 14 orang pelaku ke Mapolres Nganjuk pada bulan Agustus lalu.

Oscar menambahkan, jumlah personel yang dimilikinya saat ini, yakni 250 orang sangat terbatas jika dibandingkan dengan luas hutan di bawah KPH Nganjuk yang mencapai 21.300 hektar.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

“Hingga saat ini kebakaran masih terjadi dan semua petugas yang memadamkan api masih di atas gunung,” kata Asisten Perhutani Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Temanggung, KPH Kedu Utara, Sony Diantoro, di Temanggung, Senin.

Menurut dia, kebakaran hutan berupa semak belukar di Petak 20C Resor Pemangku Hutan (RPH) Kecepit yang terjadi Senin dinihari sekitar pukul 03.00 WIB tersebut hingga petang ini semakin meluas menjadi sekitar 20 hektare.

Ia mengatakan, kebakaran semak belukar itu sulit dipadamkan karena angin di atas sangat kencang sehingga cepat meluas, sedangkan petugas terbatas dan pemadaman dilakukan dengan cara manual, yakni “gepyokan” (menggunakan tongkat atau alat tertentu dipukulkan pada api).

Selain memadamkan dengan sistem “gepyokan”, katanya, petugas juga membuat sekat bakar agar kebakaran tersebut tidak merembet ke tanaman hutan yang ada.

Petugas yang diterjunkan sejak pagi tadi berjumlah 60 orang, terdiri dari 24 petugas Perhutani dan 36 orang dari masyarakat sekitar. “Mereka belum turun, maka kita kirim logistik ke atas,” katanya.

Untuk membantu pemadaman, katanya, Senin sore dikirim petugas dari BKPH Wonosobo, sementara baru empat orang yang membantu, namun kalau masih dibutuhkan akan ditambah personilnya.

Wakil Administratus Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kedu Utara, Setyawan, mengatakan kebakaran di RPH Kecepit diketahui Senin dinihari sekitar pukul 03.00 WIB.

Menurut dia, kebakaran tersebut diduga berasal dari rembetan kebakaran di Petak 23 RPH Anggrunggondok Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Wonosobo yang terjadi pada Minggu (9/9) pukul 19.00-21.00 WIB.

Ia mengatakan, kebakaran di Petak 23 RPH Anggrunggondok sebenarnya sudah bisa dipadamkan, namun karena tekanan angin yang sangat kencang dari arah barat menuju timur laut menyebabkan api menyala kembali dan membakar kawasan Petak 20C RPH Kecepit.

Penyebab terjadinya kebakaran di Petak 23 RPH Anggrunggondok, menurut dia, berasal dari orang yang membuat arang di kawasan hutan dan sisa arang yang masih menyala ditinggal begitu saja.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

Menurut Asisten Perhutani Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH ) Temanggung, KPH Kedu Utara, Sony Diantoro, titik api diketahui sekitar pukul 10.30 WIB dan langsung menerjunkan petugas Perhutani 15 orang untuk memedamkan api.

Sony mengatakan, lokasi kebakaran berupa semak belukar yang rencananya mau direboisasi pada 2007.

“Hingga saat ini belum diketahui berapa luas lahan yang terbakar. Begitu juga penyebab kebakaran. Kami masih berupaya memadamkan kebakaran secara manual,” katanya.

Ia mengatakan, karena yang terbakar berupa semak belukar maka petugas melokalisasikan daerah kebakaran jangan sampai merambat ke tanaman hutan.

Kejadian yang sama juga pernah terjadi di Petak 10 di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo tersebut pada 27 Agustus 2007 mencapai luas sekitar 10 hektare. Lima hektare di antaranya berupa semak belukar sedangkan lima hektare lainnya berupa beberapa jenis tanaman, antara lain suren, bitani, dan keningar.

Kemudian pada 28 Agustus 2007, kobaran api juga menghanguskan Petak 10 berupa semak belukar seluas tujuh hektar.

Ia mengatakan, penyebab kebakaran belum diketahui, namun diduga dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang belum menyadari betapa penting fungsi hutan.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

“Titik api terlihat sekitar pukul 11.00 WIB dan sekarang telah dikirim petugas untuk memadamkannya,” kata Asisten Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Temanggung, KPH Kedu Utara, Sony Diantoro di Temanggung, Sabtu.

Hingga saat ini, katanya, belum diketahui secara pasti lokasi kebakaran di petak berapa. Namun diperkirakan sekitar petak 10 daerah Kwadungan, Kecamatan Kledung.

Sony mengatakan, petak 10 merupakan petak paling atas berdekatan dengan puncak Gunung Sindoro. Disana tidak ada tanaman hutan, dan yang ada hanya semak belukar.

Namun demikian, katanya, kebakaran tersebut harus dipadamkan agar tidak menjalar ke bagian tanaman hutan.

Sebelumnya pernah terjadi tiga kali kebakaran di lereng Gunung Sindoro bagian timur pada 27 dan 28 Agustus 2007 telah menghanguskan 17 hektar lahan berupa semak belukar dan tanaman rimba campur dan pada 22 September 2007 menghanguskan tujuh hektare semak belukar.

Kemudian pada 26 September, kebakaran juga terjadi di Petak 7G dan 10A, Desa Sibajak, Kecamatan Candiroto. Kebakaran di Petak 7G menghanguskan tiga hektar lahan dan Petak 10A menghanguskan empat hektar lahan berupa semak belukar.

Selain itu, pada 28 September 2007 juga terjadi kebakaran di Petak 10 di daerah Jumprit, Ngadirejo yang menghanguskan sekitar 0,5 hektar lahan berupa semak belukar.

“Hari ini kami masih konsentrasi di Jumprit untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api di sana, namun ternyata justru muncul di bagian selatan,” kata Soni.

Kebakaran besar juga pernah terjadi di kawasan Sindoro bagian utara di wilayah Kabupaten Wonosobo pada 26 dan 27 September 2007 yang menghanguskan sekitar 50 hektare lahan berupa semak belukar dan tanaman hutan di Petak 18A dan 18B di Desa Sigedang, Kecamatan Kejajar. (*)

Copyright © 2007 ANTARA

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Rachmat seusai menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.

“Hasil pertemuan Washington yang paling signifikan adalag AS yang tadinya tidak bersedia ikut dalam UNFCCC Bali akhirnya bersedia ikut,” kata Rachmat mengenai hasil pertemuannya pekan lalu di Washington, AS.

Menurut Rachmat, karena pertemuan itu bukan untuk tingkat Kepala Negara, maka yang datang adalah para menteri. Disebutkannya bahwa ada sekitar 20 orang menteri dari pemerintahan Presiden George W. Bush yang akan hadir, namun Rachmat belum mengetahui secara pasti detilnya.

Saat ditanya pers mengenai alasan yang mendasari perubahan sikap AS itu, Rachmat mengatakan bahwa hal itu adalah salah satu keberhasilan lobi Indonesia.

“Mereka yakin bahwa ini adalah cara yang paling baik, kita berhasil meyakinkan mereka,” ujarnya.

Terkait dengan rencana pertemuan di Bali itu, Rachmat mengatakan bahwa Indonesia akan membawa isu mengenai kelestarian hutan dan dana insentif pemeliharaan hutan.

Rachmat menjelaskan bahwa dana insentif pelestarian hutan memang masih diperjuangkan oleh negara-negara pemilik hutan tropis.

“Dari program CDM –Clean Development Mechanism– saya taksir empat dolar AS per hektare. Kalau jutaan hektare berarti jutaan kali sekian dolar setiap tahun,” ujarnya.

Dana tersebut, menurut Rachmat, berasal dari dana dunia yang berasal dari iuran masing-masing negara sesuai dengan formula hitungan tertentu yang tergantung pada besaran GDP (pendapatan kotor nasional) negara.

Mengenai tuduhan jika Indonesia termasuk salah satu negara penyumbang emisi terbesar akibat kebakaran hutan, Rachmat mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi hal itu.

“Kita akan padamkan, katakanlah karena saya tidak mengingkari bahwa kita memang melemparkan gas asam arang, melalui kebakaran hutan itu. Sekarang ini kita usahakan supaya kebakaran hutan itu benar-benar diredam, dan sekarang saja sudah berkurang dari tahun lalu,” katanya.

Targetnya, lanjut dia, telah akan ada penurunan dratis sebelum pertemuan di Bali atau sekitar 20-30 persen setiap tahunnya, terutama untuk lahan gambut di Kalimantan.

Indonesia akan menggalang sumber dana reboisasi dalam “United Nations Framework Convention on Climate Change” (UNFCCC) pada 2 – 14 Desember 2007 di Bali demi kelestarian hutan atau paru-paru dunia. (*) Antara

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi di Jakarta, Selasa mengatakan, program yang dikenal dengan Coral Triangel Inisiative (CTI) tersebut meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Timor Leste.

“CTI tersebut telah kita tawarkan dalam Pertemuan pimpinan APEC di Sydney Australia awal September 2007 lalu,” kata Menteri.

Menurut dia, pembentukan Segitiga Terumbu Karang (CTI) merupakan upaya Indonesia untuk penanggulangan perubahan iklim global.

Hasilnya, tambahnya, CTI masuk dalam “Sydney APEC Leader`s Declaration on Climate Change, Energy Security and Clean Development”.

Deklarasi tersebut menyatakan bahwa sumberdaya kelautan dan pesisir merupakan bagian terintegrasi dari siklus karbon, sehingga para pemimpin APEC menilai keberadaan CTI untuk terumbu karang, perikanan dan keamanan pangan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan dan konservasi sumberdaya biologi laut.

Freddy mengatakan, luas segitiga terumbu karang yang masuk dalam CT-6 mencapai 75.000 kilometer persegi (km2) memiliki lebih dari 500 spesies terumbu karang dan dihuni lebih dari 3.000 spesies ikan.

“Keberadaan segitiga terumbu karang ini dikenal dunia sebagai Amazon of The Seas karena memiliki keanekaragaman hayati paling kaya di planet bumi,” katanya.

Selain itu, tambahnya, terumbu karang di kawasan tersebut merupakan sumber pangan bagi 120 juta penduduknya, tempat pemijahan ikan tuna dan sumber ekonomi regional dengan perkiraan perputaran uang mencapai 2,3 miliar dolar AS per tahun.

Freddy mengatakan, diterimanya CTI oleh 21 kepala pemerintahan anggota APEC ditindaklanjuti oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dengan penyusunan rencana aksi.

Rencananya, rencana aksi CTI tersebut akan dibahas pada awal Desember 2007 dalam pertemuan CT-6 Senior Official Meeting bersamaan dengan COP-13 UNFCCC di Bali.

Sedangkan pelaksanaan rencana aksi CTI akan dicanangkan pada World Ocean Conference 2009 di Manado Sulawesi Utara oleh para pemimpin negara CT-6.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

“Saya melihat abrasi di Pulau Ternate semakin mengkhawatirkan, Di Pulau Ternate ini, abrasi itu telah mengancam pemukiman warga di sejumlah lokasi,” kata seorang aktivis lingkungan di Malut, Djafar, di Ternate, Rabu.

Di sekitar wilayah Jambula, Ternate Selatan misalnya, hempasan ombak telah sampai di belakang rumah warga, padahal dulunya ketika di wilayah itu belum terjadi abrasi, jarak antara bibir pantai dengan rumah warga mencapai lebih dari 100 meter.

Menurut Djafar, salah satu upaya efektif untuk mencegah dampak abrasi di Pulau Ternate itu adalah dengan menanam bakau di sepanjang garis pantai. Cara alamiah ini jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan membangun talud pengaman di sepanjang pantai pulau Ternate.

Penggunaan tanaman bakau sebagai pencegah abrasi juga akan memberi manfaat lain, seperti menambah populasi ikan, udang dan kepiting di perairan sekitarnya, karena hutan bakau menjadi tempat berkembang biaknya jenis biota laut tersebut.

Ia mengatakan, pengambilan pasir di sepanjang pantai Pulau Ternate, juga harus dihentikan, karena kegiatan itu ikut memberi kontribusi pada penyusutan daratan Pulau Ternate. Selama ini setiap bulan ada ribuan m3 pasir yang dingkut dari pantai pulau Ternate.

Kalaupun pemerintah setempat tidak mau menghentikan kegiatan pengambilan pasir itu, misalnya karena menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, itu boleh saja, tetapi pemerintah setempat harus menatanya agar kegiatan itu, tidak sampai merusak lingkungan pantai.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Malik Ibrahim mengakui abrasi yang terus menghantam pantai Pulau Ternate, kini semakin mengkhawatirkan, terutama di beberapa lokasi, seperti di pantai Jambula, Dufadufa, Tafure, Tabam dan Takome.

Pemkot Ternate selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak dari abrasi itu, di antaranya membangun talud di pinggir pantai, tetapi upaya itu kurang efektif, karena talud yang dibangun tersebut banyak yang hancur dihantam ombak.

“Pemkot juga tengah mengupayakan solusi lain untuk mengatasi dampak abrasi itu, di antaranya dengan membuat pemecah ombak sekitar 50 meter dari tepi pantai. Pemkot sudah memngusulkan dana ke pusat untuk pembuatan pemecah ombak itu,” katanya.(*)

sumber: Antara